SOAL PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 4

01.  Penggunaan hak pilih dijamin keamanannya sesuai hati nuraninya. Hak itu berdasarkan asas pemilu ….

(A)  Langsung
(B)  Umum
(C)  Rahasia
(D)  Bebas
(E)   Netral

02.  Dalam pelaksanaan kekuasaan negara pada umumnya menganut asas pembagian kekuasaan maupun pemisahan kekuasaan, supaya ….

(A)  kekuasaan pemerintahan tidak terpusat pada satu tangan
(B)  pemerintah dapat bebas dalam menjalankan kekuasaan negara
(C)  lembaga negara dapat leluasa dalam kerja sama
(D)  presiden dengan mudah membagi tugas kepada pembantunya
(E)   keamanan negara dapat terjamin dengan baik

03.  Salah satu tipe negara hukum Anglo Saxon mengutamakan Hak Asasi Manusia tidak bersumber pada konstitusi, karena Hak Asasi Manusia ….

(A)  bersumber pada peraturan perundang–undangan
(B)  sudah ada sejak manusia dilahirkan
(C)  diberikan oleh komisi hak asasi manusia PBB
(D)  dimiliki oleh setiap manusia setelah dewasa
(E)   diberikan oleh pemimpin negara yang berdaulat
04.  Perhatikan data–data di bawah ini!
1.       kebebasan berpendapat
2.       memilih pendidikan
3.       mendirikan partai
4.       memeluk agama
5.       mengembangkan kebudayaan

Berdasarkan data di atas nomor–nomor yang termasuk bagian Hak Asasi Pribadi terdapat pada nomor ….

(A)  1 dan 3
(B)  1 dan 4
(C)  2 dan 4
(D)  2 dan 5
(E)   3 dan 5

05.  “Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat”. Pendapat ini dikemukakan oleh ….

(A)  Franklin D. Roosevelt
(B)  Mrs. Eleanor Roosevelt
(C)  Hans Kelsen
(D)  John Locke
(E)   Montesquieu

06.  Perhatikan macam–macam Hak Asasi Manusia berikut ini!
1.       Kebebasan menyatakan pendapat
2.       Hak memiliki sesuatu
3.       Memilih pendidikan
4.       Ikut serta dalam pemerintahan
5.       Membeli atau menjual sesuatu
6.       Perlindungi dari rasa takut

Dari macam–macam HAM tersebut di atas, yang termasuk hak asasi bidang ekonomi adalah ….

(A)  1 dan 2
(B)  1 dan 5
(C)  2 dan 5
(D)  3 dan 6
(E)   4 dan 6

07.  Hak Asasi Manusia di Indonesia antara lain diatur oleh UUD 1945 dalam pasal–pasal sebagai berikut, kecuali …..

(A)  Pasal 27 (1) dan (2)
(B)  Pasal 28
(C)  Pasal 29 (2)
(D)  Pasal 30 (1) dan 31 (1)
(E)   Pasal 35, 36 dan 37

08.  “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif untuk masyarakat seluruhnya”. Pendapat ini dikemukakan oleh ….

(A)  Sigmund Neumann
(B)  Mac Iver
(C)  Miriam Budiardjo
(D)  Joyce Mitchell
(E)   Harold D. Laswell

09.  Salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekruitmen politik yang berarti ….

(A)  mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik
(B)  mengajak orang aktif dan potensial untuk menjadi juru kampanye suatu partai
(C)  memberikan penanaman nilai, mengajak orang–orang untuk aktif di parpol tertentu
(D)  mencari anggota sebanyak–banyaknya untuk memenangkan pemilu parpol tertentu
(E)   mengajak orang–orang tertentu  agar mau bergabung dalam suatu parpol tertentu

10.  Setiap manusia berhak mendapatkan rights of legal equality yaitu ….

(A)  hak mengeluarkan pendapat
(B)  menggunakan hak pilih dalam pemilu
(C)  memilih agama menurut keyakinannya
(D)  mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
(E)   mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan

11.  Di bawah ini negara yang menganut sistem dua partai adalah …..

(A)  Indonesia pasca orde baru
(B)  Amerika Serikat
(C)  Malaysia
(D)  Perancis
(E)   Cina (RRC)

12.  Kebaikan sistem partai tunggal adalah ….

(A)  berkurangnya kritik yang tidak membangun
(B)  hidup dalam pemerintah otoriter
(C)  dapat menyusun pemerintahan secara cepat
(D)  pelaksanaan demokrasi lebih lancar
(E)   tidak perlu melaksanakakn pemilihan umum

13.  Di antara pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah …..

(A)  Penetapan presiden dan wakil presiden
(B)  Mengesahkan Pembukaan UUD 1945
(C)  Mengesahkan UUD 1945
(D)  Penetapakan KNIP sebagai badan pembantu presiden
(E)   Penetapan politik luar negeri bebas aktif

14.  Pancasila dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan …..

(A)  Dasar negara yang mengatur pemerintahan negara
(B)  Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia
(C)  Gambaran sikap dan prilaku manusia Indonesia
(D)  Perjanjian luhur bangsa Indonesia
(E)   Cita–cita dan tujuan hidup bangsa

15.  Salah satu makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke–3 adalah ….

(A)  Pernyataan subyektif bangsa Indonesia yang menginginkan kemerdekaan
(B)  Pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan
(C)  Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan
(D)  Motivasi spiritual bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Tuhan
(E)   Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan dalam mencapai tujuannya

16.  Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945 tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945, pada ….

(A)  Pasal 1 ayat (1)
(B)  Pasal 1 ayat (2)
(C)  Pasal 2 ayat (1)
(D)  Pasal 2 ayat (2)
(E)   Pasal 2 ayat (3)
17.  Berikut ini yang merupakan tugas MPR adalah ….

(A)  Menetapkan Undang–Undang Dasar
(B)  Menetapkan Garis–Garis Besar Haluan Negara
(C)  Memilih Presiden
(D)  Memilih Wakil Presiden
(E)   Meminta pertanggungjawaban  dari Presiden

18.  Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sesuai  dengan pasal 1 ayat 2 adalah …

(A)  Pelaksana negara tertinggi
(B)  Pelaksanaan pemerintahan negara tertinggi
(C)  Penjelmaan dan pelaksana kedaulatan rakyat
(D)  Pembuat kebijaksanaan tertinggi dalam negara
(E)   Pemegang kedaulatan negara

19.  Menurut UUD 1945, DPR mengawasi pelaksanaan tugas Presiden selaku kepala pemerintahan negara yaitu dengan cara ….

(A)  Presiden membentuk UU dengan persetujuan DPR
(B)  Dengar pendapat dan rapat koordinasi
(C)  Presiden bertanggung jawab kepada DPR
(D)  Presiden tidak bergantung pada DPR
(E)   Presiden bersama–sama DPR menetapkan GBHN

20.  Perbedaan antara wakil presiden dengan menteri sebagai pembantu presiden terletak pada ….

(A)  Cara pertanggungjawabannya
(B)  Masa jabatannya
(C)  Cara kerja samanya
(D)  Pengangkatannya
(E)   Keanggotannya

21.  Salah satu lembaga Non Departemen yang diatur dalam UU No. 15 tahun 1961 dengan tugas pokok mengadakan penuntutan dalam perkara–perkara di pengadilan disebut …..

(A)  BAPPENAS
(B)  Komnas HAM
(C)  Kejaksaan Agung
(D)  BAKIN
(E)   Komisi Ombudsman
22.  Asas yang merupakan penyerahan sejumlah urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah di tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah di tingkat yang lebih rendah dan menjadi urusan rumah tangganya sendiri disebut ….

(A)  Asas dekonsentrasi
(B)  Asas sentralisasi
(C)  Asas desentralisasi
(D)  Asas perbantuan
(E)   Asas pertimbangan daerah

23.  Contoh perbuatan Warga Negara yang dapat dikategorikan melanggar hukum publik adalah ….

(A)  meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi
(B)  mendirikan perusahaan tanpa memiliki modal
(C)  membujuk seseorang supaya menjual tanahnya dengan harga murah
(D)  menikahi seseorang tidak sesuai dengan Undang–Undang perkawinan
(E)   menyiksa fisik seseorang yang tidak mau membayar hutang

24.  Hukum perdata menurut penggolongan hukum terdiri dari hukum ….

(A)  perorangan, benda, kekeluargaan, dan hukum waris
(B)  perorangan, keluarga, kekayaan, dan hukum waris
(C)  perorangan, kekeluargaan, adat, dan hukum dagang
(D)  perorangan, kekayaan, dagang, dan hukum waris
(E)   tentang orang, benda, perikatan, serta tentang bukti dan lewat waktu

25.  Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding, merupakan wewenang dari ….

(A)  Pengadilan Negeri
(B)  Pengadilan Tinggi
(C)  Mahkamah Agung
(D)  Pengadilan Militer
(E)   Pengadilan Tata Usaha Negara
26.  Menurut UUD 1945, kekuasaan eksekutif dipegang oleh ….

(A)  Presiden dan menteri–menterinya
(B)  DPR bersama dengan pemerintah
(C)  Pemerintah, DPR, dan senat
(D)  Menteri–menteri dan DPR
(E)   DPR dan MPR

27.  Di negara Indonesia grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi hanya dapat diberikan oleh ….

(A)  Hakim Tinggi
(B)  Legislatif
(C)  Yudikatif
(D)  Kepala Negara
(E)   Mahkamah Agung

28.  Sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS 1949 adalah ….

(A)  Presidensial
(B)  Ministerial
(C)  Parlementer
(D)  Ekstra parlementer
(E)   Koalisi

29.  Pada masa berlakunya UUDS 1950, bentuk negara Indonesia ….

(A)  Uni riil
(B)  Mandat
(C)  Serikat
(D)  Kesatuan
(E)   Uni personil

30.  Salah satu alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ….

(A)  Demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia
(B)  Keadaan politik membahayakan persatuan bangsa
(C)  Presiden Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin
(D)  Anggota konstituante berasal dari berbagai partai
(E)   Perebutan kursi terjadi dalam Badan Konstituante
31.  Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan  kepada kedaulatan rakyat. Adapun isi pokok yang bukan ajaran demokrasi Pancasila adalah …..

(A)  Berdasarkan pada nilai–nilai Pancasila
(B)  Menghargai dan menjamin Hak Asasi Manusia
(C)  Berdasarkan kelembagaan atau konstitusional
(D)  Pengambilan keputusan mengutamakan suara terbanyak
(E)   Bersendikan atas hukum sesuai Penjelasan UUD 1945

32.  Kedudukan Pancasila dalam pembentukan partai politik berdasarkan UU No. 31 tahun 2002 adalah ....
(A)  Satu–satunya asas dalam bernegara
(B)  Dasar negara dalam anggaran dasar partai
(C)  Lambang persatuan anggota partai
(D)  Tujuan organisasi sosial politik
(E)   Aspirasi politik anggaran partai

33.  Salah satu asas pemilu di Indonesia yaitu asas rahasia, ini berarti bahwa setiap pemilih dijamin …..

(A)  tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun termasuk para petugas
(B)  kerahasiannya dan dengan cara apapun orang lain dilarang mengetahuinya
(C)  kerahasiannya, siapapun dengan cara apapun tidak boleh mengetahuinya
(D)  tidak diketahui siapapun dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya
(E)   dapat disimpan rahasianya dan tidak akan diketahuinya dengan cara apapun

34.  Seseorang dinyatakan berstatus bipatride,    apabila …..

(A)  Ia dilahirkan di Negara yang menganut asas ius soli dan sekaligus ius sanguinis
(B)  Negaranya menganut ius sanguinis dan ia dilahirkan di Negara yang ius sanguinis
(C)  Negara menganut asas ius sanguinis, tetapi ia dilahirkan di Negara yang asas ius soli
(D)  Negaranya menganut asas ius soli dan dilahirkan di Negara berasaskan ius soli juga
(E)   Negara menganut asas ius soli dan ia dilahirkan di Negara yang asas ius sanguinis
35.  Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, apabila …

(A)  dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh MA
(B)  bertempat tinggal di negara asing 1 tahun berturut–turut
(C)  dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup
(D)  wanita asing yang menikah dengan pria keturunan Indonesia
(E)   anak Indonesia yang diangkat menjadi anak Warga Negara Asing

36.  Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, bagi orang asing yang telah berusia 18 tahun dan menetap lebih dari 10 tahun melalui ….

(A)  Adopsi
(B)  Repudiasi
(C)  Perkawinan
(D)  Naturalisasi istimewa
(E)   Naturalisasi biasa

37.  Perhatikan data–data berikut ini!
1.      Pembukaan UUD 1945 alinea ke–1
2.      Pembukaan UUD 1945 alinea ke–2
3.      Pembukaan UUD 1945 alinea ke–3
4.      Pembukaan UUD 1945 alinea ke–4
5.      Pasal 10 UUD 1945
6.      Pasal 11 UUD 1945
7.      Pasal 13 UUD 1945
8.      Pasal 16 UUD 1945

Berdasarkan data-data di atas, yang menjadi landasan struktural pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif sesuai dengan UUD 1945 adalah ...

(A)  1, 2, 5, dan 6
(B)  1, 3, 6, dan 8
(C)  2, 4, 6, dan 7
(D)  2, 4, 7, dan 8
(E)   3, 4, 7, dan 8

38.   
No
Perwakilan Diplomatik
No
Perwakilan Konsuler
1


2


3


4
Bertanggung jawab kepada pemerintah RI

Tidak berwenang mewakili negara

Berada di bawah pemerintah RI

Berhuhungan dengan pemerintah setempat
1


2


3


4

Bertanggung jawab kepada kepala perwakilan diplomatik
Berwenang mewakili negara

Berada di bawah perwakilan diplomatik

Berhubungan dengan otoritas setempat

Berdasarkan tabel di atas perbedaan perwakilan diplomatik dengan konsuler ditunjukkan pada nomor …

(A)  1 dan 2
(B)  1 dan 3
(C)  1 dan 4
(D)  2 dan 4
(E)   3 dan 4

39.  Perhatikan data di bawah ini!
1.      Asas keturunan
2.      Asas kebangsaan
3.      Asas teritorial
4.      Asas kepentingan umum
5.      Asas tempat kelahiran
Berdasarkan data di atas, asas Hukum Internasional ditunjukkan dengan nomor ….

(A)  1, 2 dan 3
(B)  1, 3 dan 4
(C)  2, 3 dan 4
(D)  2, 3 dan 4
(E)   3, 4 dan 5

40.  Pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam kategori perjanjian multilateral adalah ….

(A)  Perjanjian ekstradisi
(B)  Konvensi hukum laut
(C)  Perjanjian damai kewarganegaraan
(D)  Treaty contract
(E)   Landas Konstinen Indonesia

41.  Law making treaties merupakan suatu bentuk perjanjian yang sifatnya ….

(A)  memaksa
(B)  mengikat secara menyeluruh
(C)  mengikat negara anggota
(D)  terbatas
(E)   tertutup
42.  Kerjasama bangsa Indonesia dengan bangsa lain di dunia mutlak diperlukan dan dikembangkan. Adapun salah satu yang menjadi alasannya adalah …..

(A)  Bangsa Indonesia sangat ramah dan jujur dalam bekerja sama
(B)  Bangsa Indonesia cinta damai dan suka bekerja sama
(C)  Karena kita bangsa sebagai bangsa yang besar
(D)  Mendapatkan simpati dari negara lain
(E)   Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia anti penjajahan

43.  Contoh bahaya dan kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya gerakan ekstrimisme adalah …..

(A)  terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan
(B)  adanya tuntutan ekonomi yang diperluas
(C)  munculnya demontrasi di beberapa daerah
(D)  peledakan bom di Mesjid Istiqlal tahun 1999
(E)   maraknya peredaran minuman keras dan obat terlarang

44.  Nasionalisme Indonesia telah berhasil membangkitkan semangat perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sebagai embrio rasa persatuan dan kesatuan dalam mencapai kemerdekaan adalah adanya peristiwa ….

(A)  Proklamasi 17 Agustus 1945
(B)  Lahirnya Budi Utomo 20 Mei 1908
(C)  Dektrit Presiden 5 Juli 1959
(D)  Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
(E)   Lahirnya Wawasan Nusantara

45.  Bentuk kerjasama antarumat beragama dalam mengatasi kemiskinan adalah …..

(A)  gotong–royong untuk membangun sarana jalan
(B)  bekerja sama dalam mendirikan upacara peribadatan
(C)  saling membantu dalam kegiatan upacara peribadatan
(D)  mengadakan acara doa bersama untuk keselamatan seluruh bangsa
(E)   mengadakan pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia

46.  Kebebasan yang dikemukan oleh F.D Roosevelt antara lain adalah kebebasan …..

(A)  Berkumpul
(B)  Berolah raga
(C)  Berekreasi
(D)  Berbicara
(E)   Bergaul

47.  Perhatikan hal–hal di bawah ini!
1.   Kebangkitan Nasional
2.   Proklamasi Kemerdekaan
3.   Sumpah Pemuda
4.   Perasaan Senasib

Dari hal–hal di atas, tahapan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa secara berurutan adalah …..

(A)  1, 2, 3 dan 4
(B)  1, 3, 2 dan 4
(C)  2, 3, 1 dan 4
(D)  4, 1, 2 dan 3
(E)   4, 1, 3 dan 2

48.  Manifestasi dari tujuan ke luar dari konsepsi Wawasan Nusantara ialah …..

(A)  mewujudkan kesatuan ke segenap aspek kehidupan
(B)  menyatukan tujuan bagi bangsa–bangsa Asia Tenggara
(C)  menjaga keselamatan bangsa dari ancaman negara lain
(D)  mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian seluruh umat manusia
(E)   membantu PBB dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dunia

49.  Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber pembentukan Negara Republik Indonesia, karena kedudukan Proklamasi Kemerdekaan sebagai …..

(A)  perjuangan Hak Asasi Manusia di Indonesia
(B)  rahmat Tuhan Yang Maha Esa
(C)  motivasi perjuangan bangsa Indonesia
(D)  berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia
(E)   awal berlakunya Hukum Nasional di Negara kesatuan RI

50.  Sikap perilaku yang seharusnya dimiliki terhadap keputusan bersama adalah ….

(A)  menerima setiap keputusan yang menguntungkan kepentingan diri sendiri
(B)  melaksanakan keputusan demi tegaknya kepemimpinan nasional
(C)  melaksanakan dengan penuh kesungguhan ikhlas, dan tanggung jawab
(D)  menerima dengan penuh keseimbangan antara hak dan kewajiban
(E)   melaksanakan dengan bertanggung jawab bagi lembaga tertinggi negara


INGIN LEBIH PAHAM LIHAT:

No comments

Hasil Ujian Semester Genap T.A 2018/2019 Siswa Kelas X SMA Brigjend Katamso 1 Medan

Hasil Ujian Semester Genap T.A 2018/2019 Siswa Kelas X SMA Brigjend Katamso 1 Medan  Medan ------Sehubungan dengan sudah dilaksanak...

Powered by Blogger.