PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 3

INGIN LEBIH MELATIH MENGERJAKAN SOAL-SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN, BUKA;

PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 1
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 2


01.  Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai …..
(A) pernyataan tentang hak –hak asasi manusia
(B)  peraturan hukum
(C)  konvensi hukum
(D) deklarasi umum
(E)  pernyataan tujuan Negara

02.       Pembukaan UUD 1945 secara yuridis formal …..

(A) boleh diubah
(B)  tidak boleh diubah.
(C)  boleh diubah dengan persetujuan 2/3 anggota MPR
(D) boleh diubah dengan cara referendum
(E)  boleh diubah dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi

03.  Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,          mengeluarkan   pikiran  secara lisan dan tulisan ditetapkan dalam UUD 1945 dalam pasal ….

(A) Pasal 25  UUD 1945
(B)  Pasal 26 UUD 1945
(C)  Pasal 27 UUD 1945
(D) Pasal 28 UUD 1945
(E)  Pasal 29 UUD 1945
04.  Kebijakan makro politik luar negeri R . I berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 khususnya ….

(A) Alinea 1
(B)  Alinea 2
(C)  Alinea 3
(D) Alinea 4 .
(E)  Alinea 5

05.  Pancasila sebagai dasar negara R . I mulai berlaku pada ……

(A) 1 Juni 1945
(B)  17 Agustus 1945
(C)  18 Agustus 1945
(D) 1 Oktober 1945
(E)  22 Juni 1945

06.  Tujuan negara R.I terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945 pada alinea …..

(A) Alinea 1
(B)  Alinea 2
(C)  Alinea 3
(D) Alinea 4
(E)  Alinea 5
      
07.  Partisipasi masyarakat untuk membantu  korban bencana alam Tsunami di Aceh dan sebagai perwujudan dan penghayatan terhadap Pancasila khususnya sila ke ….

(A) Sila ke 1
(B)  Sila ke 2
(C)  Sila ke 3
(D) Sila ke 4
(E)  Sila ke 5
08.  Jambore nasional yang diikuti oleh pramuka dari berbagai daerah di Indonesia merupakan implementasi dari.....

(A) Sila ke 1
(B)  Sila ke 2
(C)  Sila ke 3
(D) Sila ke 4
(E)  Sila ke 5

09.  Sistem Pemerintahan Daerah saat ini diatur dalam ….

(A) UU No . 22 Tahun 1999 
(B)  UU No . 25 Tahun 1999
(C)  UU No . 30 Tahun 2004
(D) UU No . 32 Tahun 2004
(E)  UU No . 33 Tahun 2004

10.  Mekanisme hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah saat ini diatur dalam …..

(A) UU No . 22 Tahun 1999
(B)  UU No . 25 Tahun 1999
(C)  UU No . 30 Tahun 2004
(D) UU No . 32 Tahun 2004
(E)  UU No . 33 Tahun 2004.

11.  Dalam sistem pemerintahan presidensial para menteri bertanggung jawab kepada …..

(A) Presiden
(B)  DPR
(C)  MPR
(D) Mahkamah Konstitusi
(E)  MPR dan DPR

12.  Selama pemerintahan presiden Soekarno telah dilaksanakan Pemilu sebanyak ….

(A) Satu Kali .
(B)  Dua Kali
(C)  Tiga Kali
(D) Empat Kali
(E)  Lima Kali

13.  Yang berwenang menetapkan RAPBN menjadi APBN adalah …..

(A) Presiden
(B)  MPR
(C)  DPR.
(D) Presiden dan DPR
(E)  Dewan Pertahanan dan Keamanan
           
14.  Lembaga tinggi negara yang memiliki tugas di bidang pengawasan adalah ….

(A) Bapeka / BPK
(B)  MA
(C)  Mahkamah Konstitusi
(D) DPR
(E)  DPA dan MPR

15.  DPRD dapat melakukan fungsi meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terhadap suatu hal dengan menggunakan hak ….

(A) Hak Interpelasi.
(B)  Hak Amandemen
(C)  Hak Angket
(D) Hak Budget
(E)  Hak Opsi

16.  Menurut ketentuan undang – undang tentang  pemerintahan daerah , kepala daerah dibantu
      oleh wakil kepala daerah yang berjumlah ….

(A)  Satu Orang
(B)  Dua Orang
(C)  Tiga Orang
(D)  Empat Orang
(E)   Lima Orang

17.  Berikut ini yang bukan menjadi wewenang     pemerintah pusat menurut sistem pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah bidang …..

(A)  Moneter.
(B)  Politik Luar Negeri
(C)  Pertahanan Keamanan
(D)  Peradilan
(E)   Kesehatan
18.  Menurut undang – undang yang berlaku calon
kepala daerah dapat diajukan dan dicalonkan oleh ….

(A)  Rakyat
(B)   DPRD
(C)   Rakyat melalui DPRD
(D)  Partai Politik.
(E)   Rakyat dan Partai Politik 

19.  Lembaga pemerintahan daerah yang bertugas       melakukan fungsi perencanaan daerah adalah ….

(A)  Dinas Pendapatan
(B)   Dinas Tata Kota
(C)   Dinas Perencanaan Wilayah
(D)  Bappeda
(E)   Dinas Cipta Karya

20.  Menurut Undang – Undang yang berlaku,     Pegawai negeri sipil …..

(A)  Boleh menjadi anggota parpol asal tidak
menduduki jabatan struktural
(B)   Boleh menjadi anggota parpol dengan izin
atasan
(C)   Boleh menjadi anggota parpol dengan izin
peradilan setempat
(D)  Boleh menjadi anggota parpol
(E)   Tidak boleh menjadi anggota parpol

21.  Yang bertugas dalam memutuskan perkara di pengadilan adalah …..

(A)  Jaksa
(B)  Pengacara
(C)  Polisi
(D)  Hakim
(E)   Panitera

22.  Undang – Undang yang mengatur tentang partai politik adalah Undang-Undang …..

(A)  UU No. 12 Tahun 2004
(B)   UU No. 31 Tahun 2002
(C)   UU No. 13 Tahun 2003
(D)  UU No. 24 Tahun 2003
(E)   UU No. 25 Tahun 2004

23.  Menurut Undang-Undang  perkawinan No. 1      Tahun 1974 perkawinan antar pemeluk yang      berbeda agama …..

(A)  Diperbolehkan
(B)   Dilarang
(C)   Diperbolehkan  asal ada izin Departemen agama .
(D)  Diperbolehkan dengan izin agama
(E)   Diperbolehkan asal ada izin Orang tua

24.  Konflik antar pemeluk agama yang berbeda       dan antar etnis yang berbeda berkepanjangan       merupakan penyimpangan dari Pancasila yaitu …..

(A)  Sila ke 1
(B)  Sila ke 2
(C)  Sila ke 3
(D)  Sila ke 4
(E)   Sila ke 5

25.  Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut       serta dalam usaha pembelaan negara terdapat  dalam UUD 1945 pada ….

(A) Pasal 28 ayat  (1)
(B)  Pasal 28 ayat (2)
(C)  Pasal 27 ayat (3)
(D) Pasal 30 ayat (2)
(E)  Pasal 30 ayat (3)

26.  Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah sebagai ….

(1)   Kepala Negara
(2)   Kepala Legislatif
(3)   Kepala Pemerintahan
(4)   Kepala Yudikatif

27.  Pencetus teori pembagian kekuasaan yang       terdiri bidang Eksekutif, Legislatif, dan       Yudikatif adalah …..

(1)   John locke
(2)   Rousseau
(3)   Aristoteles
(4)   Mountesquieu

28.  Mahkamah Konstitusi berwenang ….

(1)   Mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final
(2)   Menguji Undang-Undang terhadap UUD
1945
(3)   Memutus pembubaran partai politik
(4)   Memutus perselisihan tentang hasil
Pemilu

29.  Pembangunan dalam bidang Hankamnas      menunjuk   kekuatan  TNI sebagai ….

(1)   Moderator dan pengaruh pembangunan
(2)   Stabilisator dan dinamisator masyarakat
(3)   Kekuatan sosial dan kultural bangsa
(4)   Pengawal dan pengaman pembangunan nasional                                                                                       

30.  Yang mengatur kepolisian negara adalah ….

      (1) UU No. 22 Tahun 1999
      (2) UU No. 12 Tahun 2003
      (3) UU No. 32 Tahun 2004
      (4) UU No. 3 Tahun 2004

31.  Munculnya Etika Protestan di Eropa menum-buhkan etos kerja yang berlebihan sehingga menimbulkan paham :

(1)   Kapitalisme
(2)   Indivisualisme
(3)   Liberalisme
(4)   Imperialisme

32.  Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari ….

(1)   DPR
(2)   Utusan golongan
(3)   DPD
(4)   Wakil parpol

33.  Yang termasuk anggota ASEAN di bawah ini adalah …..

(1)   Indonesia
(2)   Malaysia
(3)   Philipina
(4)   Singapura    

34.  Tujuan didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa      adalah….

(1)   menjamin perdamaian dunia
(2)   kerjasama bangsa-bangsa di bidang sosial, budaya dan ekonomi
(3)   terwujudnya Hak-hak Asasi Manusia
(4)   mencegah imperialisme           

35.  Sumpah Pemuda merupakan realisasi integrasi nasional karena….

(1)   pengakuan satu bangsa
(2)   Anti komunisme
(3)   Menggalang nasionalisme
(4)   Menjauhkan chauvinisme

No comments

Salinan Soal Asli Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Negeri Tahun 2018

Selamat malam semua.... Salam Para Bintang.... Sehubungan dengan diadakannya ujian besok di Poltekkes 2019, maka saya akan memberik...

Powered by Blogger.