PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 3
INGIN LEBIH MELATIH MENGERJAKAN SOAL-SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN, BUKA;
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 1
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 2
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 1
PREDIKSI TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 2
01. Pembukaan UUD 1945 bagi
bangsa dan negara Indonesia antara lain mempunyai makna sebagai …..
(A) pernyataan tentang hak
–hak asasi manusia
(B) peraturan hukum
(C) konvensi hukum
(D) deklarasi umum
(E) pernyataan tujuan Negara
02.
Pembukaan UUD 1945 secara yuridis formal
…..
(A) boleh diubah
(B) tidak boleh diubah.
(C) boleh diubah dengan
persetujuan 2/3 anggota MPR
(D) boleh diubah dengan cara
referendum
(E) boleh diubah dengan
persetujuan Mahkamah Konstitusi
03. Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran
secara lisan dan tulisan ditetapkan dalam UUD 1945 dalam pasal ….
(A) Pasal 25 UUD 1945
(B) Pasal 26 UUD 1945
(C) Pasal 27 UUD 1945
(D) Pasal 28 UUD 1945
(E) Pasal 29 UUD 1945
04. Kebijakan makro politik
luar negeri R . I berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 khususnya ….
(A) Alinea 1
(B) Alinea 2
(C) Alinea 3
(D) Alinea 4 .
(E) Alinea 5
05. Pancasila sebagai dasar
negara R . I mulai berlaku pada ……
(A) 1 Juni 1945
(B) 17 Agustus 1945
(C) 18 Agustus 1945
(D) 1 Oktober 1945
(E) 22 Juni 1945
06. Tujuan negara R.I terdapat
dalam Pembukaan
UUD 1945 pada
alinea …..
(A) Alinea 1
(B) Alinea 2
(C) Alinea 3
(D) Alinea 4
(E) Alinea 5
07. Partisipasi masyarakat untuk
membantu korban bencana alam Tsunami di
Aceh dan sebagai perwujudan dan penghayatan terhadap Pancasila khususnya sila
ke ….
(A) Sila ke 1
(B) Sila ke 2
(C) Sila ke 3
(D) Sila ke 4
(E) Sila ke 5
08. Jambore nasional yang
diikuti oleh pramuka dari berbagai daerah di Indonesia merupakan implementasi
dari.....
(A) Sila ke 1
(B) Sila ke 2
(C) Sila ke 3
(D) Sila ke 4
(E) Sila ke 5
09. Sistem Pemerintahan Daerah
saat ini diatur dalam ….
(A) UU No . 22 Tahun 1999
(B) UU No . 25 Tahun 1999
(C) UU No . 30 Tahun 2004
(D) UU No . 32 Tahun 2004
(E) UU No . 33 Tahun 2004
10. Mekanisme hubungan keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah saat ini diatur dalam …..
(A) UU No . 22 Tahun 1999
(B) UU No . 25 Tahun 1999
(C) UU No . 30 Tahun 2004
(D) UU No . 32 Tahun 2004
(E) UU No . 33 Tahun 2004.
11. Dalam sistem pemerintahan presidensial
para menteri bertanggung jawab kepada …..
(A) Presiden
(B) DPR
(C) MPR
(D) Mahkamah Konstitusi
(E) MPR dan DPR
12. Selama pemerintahan
presiden Soekarno telah dilaksanakan Pemilu sebanyak ….
(A) Satu Kali .
(B) Dua Kali
(C) Tiga Kali
(D) Empat Kali
(E) Lima Kali
13. Yang berwenang menetapkan
RAPBN menjadi APBN adalah …..
(A) Presiden
(B) MPR
(C) DPR.
(D) Presiden dan DPR
(E) Dewan Pertahanan dan Keamanan
14. Lembaga tinggi negara yang
memiliki tugas di bidang pengawasan adalah ….
(A) Bapeka / BPK
(B) MA
(C) Mahkamah Konstitusi
(D) DPR
(E) DPA dan MPR
15. DPRD dapat melakukan
fungsi meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terhadap suatu hal dengan menggunakan hak ….
(A) Hak Interpelasi.
(B) Hak Amandemen
(C) Hak Angket
(D) Hak Budget
(E) Hak Opsi
16. Menurut ketentuan undang –
undang tentang pemerintahan daerah ,
kepala daerah dibantu
oleh wakil kepala daerah yang berjumlah
….
(A) Satu Orang
(B) Dua Orang
(C) Tiga Orang
(D) Empat Orang
(E) Lima Orang
17. Berikut ini yang bukan
menjadi wewenang pemerintah pusat
menurut sistem pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah bidang …..
(A) Moneter.
(B) Politik Luar Negeri
(C) Pertahanan Keamanan
(D) Peradilan
(E) Kesehatan
18. Menurut undang – undang yang berlaku calon
kepala daerah dapat diajukan dan dicalonkan
oleh ….
(A) Rakyat
(B) DPRD
(C) Rakyat melalui DPRD
(D) Partai Politik.
(E) Rakyat dan Partai Politik
19. Lembaga pemerintahan daerah
yang bertugas melakukan fungsi
perencanaan daerah adalah ….
(A) Dinas Pendapatan
(B) Dinas Tata Kota
(C) Dinas Perencanaan Wilayah
(D) Bappeda
(E) Dinas Cipta Karya
20. Menurut Undang – Undang yang berlaku, Pegawai negeri sipil …..
(A) Boleh menjadi anggota parpol asal tidak
menduduki jabatan struktural
(B) Boleh menjadi anggota parpol dengan izin
atasan
(C) Boleh menjadi anggota parpol dengan izin
peradilan setempat
(D) Boleh menjadi anggota parpol
(E) Tidak boleh menjadi anggota parpol
21. Yang bertugas dalam memutuskan perkara di
pengadilan adalah …..
(A) Jaksa
(B) Pengacara
(C) Polisi
(D) Hakim
(E) Panitera
22. Undang – Undang yang mengatur tentang
partai politik adalah Undang-Undang …..
(A) UU No. 12 Tahun 2004
(B) UU No. 31 Tahun 2002
(C) UU No. 13 Tahun 2003
(D) UU No. 24 Tahun 2003
(E) UU No. 25 Tahun 2004
23. Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan antar pemeluk yang berbeda agama …..
(A) Diperbolehkan
(B) Dilarang
(C) Diperbolehkan asal ada izin Departemen agama .
(D) Diperbolehkan dengan izin agama
(E) Diperbolehkan asal ada izin Orang tua
24. Konflik antar pemeluk agama yang
berbeda dan antar etnis yang
berbeda berkepanjangan merupakan penyimpangan
dari Pancasila yaitu …..
(A) Sila ke 1
(B) Sila ke 2
(C) Sila ke 3
(D) Sila ke 4
(E) Sila ke 5
25. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaan negara
terdapat dalam UUD 1945 pada ….
(A) Pasal 28 ayat (1)
(B) Pasal 28 ayat (2)
(C) Pasal 27 ayat (3)
(D) Pasal 30 ayat (2)
(E) Pasal 30 ayat (3)
26. Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan
di Indonesia adalah sebagai ….
(1) Kepala Negara
(2) Kepala Legislatif
(3) Kepala Pemerintahan
(4) Kepala Yudikatif
27. Pencetus teori pembagian kekuasaan
yang terdiri bidang Eksekutif,
Legislatif, dan Yudikatif adalah
…..
(1) John locke
(2) Rousseau
(3) Aristoteles
(4) Mountesquieu
28. Mahkamah Konstitusi berwenang ….
(1) Mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final
(2) Menguji Undang-Undang terhadap UUD
1945
(3) Memutus pembubaran partai politik
(4) Memutus perselisihan tentang hasil
Pemilu
29. Pembangunan dalam bidang Hankamnas menunjuk
kekuatan TNI sebagai ….
(1) Moderator dan pengaruh pembangunan
(2) Stabilisator dan dinamisator masyarakat
(3) Kekuatan sosial dan kultural bangsa
(4) Pengawal dan pengaman pembangunan nasional
30. Yang mengatur kepolisian negara adalah ….
(1) UU No.
22 Tahun 1999
(2) UU No.
12 Tahun 2003
(3) UU No.
32 Tahun 2004
(4) UU No.
3 Tahun 2004
31. Munculnya Etika Protestan di Eropa
menum-buhkan etos kerja yang berlebihan sehingga menimbulkan paham :
(1) Kapitalisme
(2) Indivisualisme
(3) Liberalisme
(4) Imperialisme
32. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
terdiri dari ….
(1) DPR
(2) Utusan golongan
(3) DPD
(4) Wakil parpol
33. Yang termasuk anggota ASEAN di bawah ini
adalah …..
(1) Indonesia
(2) Malaysia
(3) Philipina
(4) Singapura
34. Tujuan didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah….
(1) menjamin perdamaian dunia
(2) kerjasama bangsa-bangsa di bidang sosial,
budaya dan ekonomi
(3) terwujudnya Hak-hak Asasi Manusia
(4) mencegah imperialisme
35. Sumpah Pemuda merupakan realisasi integrasi
nasional karena….
(1) pengakuan satu bangsa
(2) Anti komunisme
(3) Menggalang nasionalisme
(4) Menjauhkan chauvinisme
Leave a Comment