SOAL TES WAWASAN KEBANGSAAN SERI 1

SOAL PREDIKSI CPNS 2019
 Hasil gambar untuk CPNS





01.  Hasil–hasil positif dari era Kebangkitan Nasional pertama (1908) yang membantu pembangunan, yaitu ....


(A) Hilangnya suku bangsa dan sifat kedaerahan
(B)  Hilangnya kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan
(C)  Terbentuknya semangat kebangsaan dan persatuan
(D) Kesadaran akan harga diri untuk hidup merdeka
(E)  Berlangsungnya pembangunan secara berkesinambungan

02.  Contoh Falsafah yang digunakan oleh negara lain yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila adalah....

(A) Menerapkan kebebasan yang bertanggung jawab
(B)  Menjamin kebebasan memeluk agama
(C)  Menerapkan sistem demokrasi liberal
(D) Menerapkan demokrasi sistem perwakilan
(E)  Menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif

03.  Contoh pelaksanaan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari–hari adalah....

(A) Hidup hemat, cermat, tepat dan bermanfaat
(B)  Bergaya hidup hemat sesuai kemampuan
(C)  Selalu berkekurangan dalam memenuhi kebutuhan
(D) Menggunakan harta benda harus memberi manfaat
(E)  Hati–hati dalam menggunakan harta benda
04.  Upaya  yang dilakukan dalam menghindari bentrokan dalam kehidupan bermasyarakat,  maka setiap orang harus mampu....

(A) Menasehati orang lain untuk kebaikan
(B)  Menahan diri dalam pergaulan
(C)  Menjaga dan memelihara keamanan kampung
(D) Menjalankan kewajiban dengan baik
(E)  Saling menghargai antar sesama

05.  Untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila tidak dapat dilakukan secara sporadis tetapi harus berkelanjutan dan bersungguh–sungguh. Untuk itu diperlukan pemimpin....

(A) Yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat
(B)  Yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas
(C)  Yang mengenal situasi dan kondisi bangsa, mampu melihat jauh ke depan dan berfikir secara rasional
(D) Yang memiliki pengalaman
(E)  Semua jawaban benar

06.  Di dalam negara Pancasila sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia yang bersifat universal dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 yaitu....

(A) alinea keempat
(B)  alinea kedua
(C)  alinea pertama
(D) alinea ketiga
(E)  semua jawaban benar

07.  Hak asasi di bidang kesejahteraan sosial sesuai sila dari Pancasila yaitu....

(A) Sila pertama
(B)  Sila kedua      
(C)  Sila ketiga
(D) Sila kelima
(E)  Sila keempat
08.  Yang dimaksud hukum positif adalah....

(A) Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih.
(B)  Hukum yang teratur seperti hukum alam
(C)  Hukum yang merupakan kebiasaan–kebiasaan dalam masyarakat
(D) Hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara untuk waktu sekarang ini
(E)  Hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara

09.  Seorang pria keturunan Cina yang baru beristri, berimigrasi ke suatu negara, misalnya negara A, keluarga tersebut belum merubah status kewarganegaraannya. Beberapa tahun kemudian keluarga itu melahirkan anak. Jika negara A tersebut menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis, maka anak tersebut memiliki status kewarganegaraan....

(A) Negara Cina   
(B)  Negara A        
(C)  Bipatride
(D) Apatride
(E)  Semua jawaban benar

10.  Pasal 31 ayat (2) mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran (pendidikan) nasional yang diatur dengan undang–undang. Hal ini secara aktual menunjukkan bahwa....

(A) Penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga
(B)  Pemerintah berkewajiban menyusun satu pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk kurikulum nasional
(C)  Perlu penyeragaman satu sistem pembelajaran secara nasional bagi setiap jenis dan jenjang pendidikan
(D) Penyelenggaraan pendidikan nasional  oleh pemerintah harus didasarkan Undang–Undang tentang sistem Pendidikan Nasional
(E)  Penyelenggaraan pendidikan warga negara diatur oleh pemerintah
11.  Struktur pemerintahan negara Indonesia berbeda dengan teori Montesquieu yang memisahkan kekuasaan antara alat perlengkapan negara. Negara Indonesia menganut pembagian kekuasaan negara. Lembaga kenegaraan yang tidak terdapat pada teori Montesquieu adalah....

(A) DPR sebagai lembaga legislatif
(B)  Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif
(C)  Presiden memiliki kewenangan grasi, amnesti, dan abolisi
(D) Kehakiman sebagai lembaga yudikatif
(E)  MPR sebagai lembaga legislatif

12.  Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain–lain badan kehakiman menurut undang–undang yang memiliki kedudukan....

(A) Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan
(B)  Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang bersama dengan pemerintah dan mendukung kebijakannya
(C)  Kekuasaan kehakiman sama dengan kekuasaan kejaksaan agung, sehingga keduanya tidak dapat saling menuntut
(D) Kekuasaan kehakiman berada di bawah Menteri Kehakiman sehingga secara otomatis kehakiman di bawah pemerintah
(E)  Kekuasaan kehakiman sejajar dengan pemerintah sehingga sejajar pula dengan kepala negara

13.  Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berarti ....

(A) tidak ada daerah otonom
(B)  tidak ada wilayah administratif
(C)  segala sesuatunya terpusat pada pemerintahan pusat
(D) tidak ada wilayah yang bersifat negara
(E)  tidak ada pembagian kekuasaan
14.  Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan di daerah provinsi, kepala daerah yaitu gubernur menurut hierarkhi bertanggung jawab kepada....

(A) Presiden
(B)  Menteri Dalam Negeri
(C)  Presiden melalui Menteri Dalam Negeri
(D) Sekwilda Tingkat I
(E)  Rakyat melalui DPRD

15.  Manfaat filsafat Pancasila bagi setiap bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia adalah....

(A) memperdalam pengetahuan dan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara
(B)  menangkal budaya asing yang masuk ke Indonesia, baik secara langsung maupun melalui perantara teknologi
(C)  penjelmaan dan pelaksanaannya sebagai dasar filsafat negara menjadi tujuan, pedoman, dan tata cara kehidupan bangsa
(D) perwujudan dan pelaksanaan setiap warga negara dan penyelenggara negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
(E)  sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia serta akan menjiwai setiap warga negaranya

16.  Berikut batas–batas wilayah daratan suatu negara, kecuali ....

(A) Sungai
(B)  Gunung
(C)  Pagar yang sengaja dibuat
(D) Tembok/benteng
(E)  Udara

17.  Jika Pengawas Pemilu menemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, temuan itu diteruskan kepada ....

(A) KPU   
(B)  Mendagri        
(C)  Penyidik
(D) Kejaksaan
(E)  Kehakiman
18.  Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan sebagai berikut, kecuali....

(A) kepentingan nasional
(B)  kepastian hukum
(C)  keterbukaan
(D) proporsionalitas
(E)  kepentingan umum

19.  Calon hakim agung diusulkan kepada DPR oleh....

(A) presiden
(B)  menteri kehakiman
(C)  mahkamah agung
(D) kejaksaan agung
(E)  komisi yudisial

20.  Menurut UUD 1945, penduduk ialah ....

(A) Semua WNI
(B)  Semua makhluk yang ada di Indonesia
(C)  WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
(D) Semua orang yang setia kepada NKRI
(E)  WNI dan Warga Negara Asing yang sudah bermukim selama ±1 tahun di Indonesia

21.  Dalam rangka netralitas PNS maka ditetapkan bahwa PNS ....

(A) tidak ikut pemilu
(B)  tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya
(C)  tidak diperkenankan menggunakan hak pilih aktifnya
(D) tidak diperkenankan menjadi pengurus/ anggota partai politik
(E)  tidak diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu

22.  Pancasila sebagai dasar negara berlaku sejak....

(A) adanya musyawarah Indonesia
(B)  17 Agustus 1945
(C)  18 Agustus 1945
(D) 1 Juni 1945
(E)  Sumpah Pemuda 1928
23.  Amandemen kedua UUD 1945 dilaksanakan tahun....

(A) 1999   
(B)  2000   
(C)  2001
(D) 2002
(E)  2003

24.  Pemeriksaan atas tindak pidana dalam pemilu dilakukan oleh....

(A) polisi
(B)  panwaslu
(C)  pengadilan di lingkungan peradilan umum
(D) peradilan Ad Hoc hak–hak asasi manusia
(E)  Pengadilan Tata Usaha Negara

25.  Urusan pemerintah dapat ditugaskan pelaksanaannya kepada pemerintahan daerah dan/atau desa berdasarkan asas....

(A) desentralisasi
(B)  tugas pembantuan
(C)  dekonsentrasi
(D) sentralisasi
(E)  pelimpahan wewenang

26.  Koperasi adalah lembaga usaha yang sesuai dengan UUD 1945, khususnya ....

(A) Pasal 33 ayat 1
(B)  Pasal 33 ayat 2
(C)  Pasal 33 ayat 3
(D) Pasal 33 ayat 4
(E)  Pasal 33 ayat 5

27.  Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, khususnya ....

(A) Pasal 27 ayat (3)
(B)  Pasal 27 ayat (4)
(C)  Pasal 30 ayat (1)
(D) Pasal 30 ayat (2)
(E)  Pasal 30 ayat (3)
28.  Jumlah anggota MPR hasil pemilu 2004 adalah....

(A) 450 orang
(B)  650 orang
(C)  678 orang
(D) 750 orang
(E)  825 orang

29.  Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara RI diatur dengan....

(A) UUD 1945
(B)  Ketetapan MPR
(C)  Undang–Undang
(D) Peraturan Presiden
(E)  Peraturan Pemerintah

30.  Pilkada secara langsung untuk pertama kali diatur dalam....

(A) UUD 1945
(B)  UU No. 22 Tahun 1999
(C)  UU No. 25 Tahun 1999
(D) UU No. 32 Tahun 2004
(E)  UU No. 33 Tahun 2004

31.  Yang termasuk lembaga–lembaga penyelenggara pemerintah pusat adalah....

(A) DPR   
(B)  MPR   
(C)  Departemen
(D) KPKPN
(E)  PNS

32.  Berikut lembaga–lembaga negara yang dimaksud dalam UUD 1945, KECUALI....

(A) Presiden         
(B)  MPR   
(C)  DPR
(D) KPKPN
(E)  Yudikatif

33.  MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya berdasarkan keputusan ....

(A) DPR
(B)  Mahkamah Konstitusi
(C)  Mahkamah Agung
(D) Partai Politik
(E)  Seluruh rakyat
34.  Asas–asas tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah....

(A) Asas kemerdekaan berpendapat
(B)  Asas mendapatkan hak sebagai warga negara
(C)  Asas kepastian hukum
(D) Asas kebebasan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat
(E)  Asas persamaan

35.  Susunan suatu departemen berdasarkan fungsinya  terdiri dari unsur berikut, KECUALI....

(A) Menteri
(B)  Sekjen
(C)  Dirjen
(D) Pejabat Eselon
(E)  Deputi Menteri


KUNCI DAN PEMBAHASAN:


01.    Kunci : C
Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 1908, membentuk semangat kebangsaan & persatuan sehingga menjadi titik awal pembinaan nasionalisme bagi bangsa Indonesia.

02.    Kunci : C
Demokrasi Liberal tidak sesuai dengan nilai–nilai Pancasila.

03.    Kunci : A
Pelaksanaan pola hidup sederhana adalah hidup secara :
q  hemat                    : hati–hati
q  cermat                   : teliti
q  tepat                       : pada sasaran
q  manfaat                                : ada kegunaan
         
04.    Kunci : E
Saling menghargai antar sesama manusia, mampu menghindari terjadinya bentrokan dalam masyarakat.

05.    Kunci : E
Pemimpin yang kita perlukan saat ini adalah yang dikenal & dipercaya, mengenal situasi & kondisi bangsa, memiliki pengalaman, serta memiliki ilmu pengetahuan yang luas
06.    Kunci : C
Alinea pertama pembukaan UUD 1945, hak Asasi Manusia bersifat Universal, yaitu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

07.    Kunci : D
Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengatur tentang hak asasi di bidang kesejahteraan sosial.

08.    Kunci : D
Hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku dalam suatu negara untuk waktu sekarang ini.

09.    Kunci : A
Karena orang tuanya warga negara Cina, dan dia lahir di negara yang juga menganut asas keturunan (ius sanguinis) maka anak tersebut memiliki status kewarganegaraan Cina.

10.    Kunci : D
Sistem Pengajaran/Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang–undang berarti bahwa harus ada undang–undang yang mengatur sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

11.    Kunci : E
Menurut teori Montesquieu, Lembaga Legislatif adalah DPR.

12.    Kunci : A
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari pengaruh & kekuasaan pemerintah.

13.    Kunci : D
Negara kesatuan berarti dalam negara tidak ada wilayah yang bersifat negara, seperti halnya pada negara serikat/federasi.

14.    Kunci : C
Sebagai pelaksana Wewenang Pemerintah (pusat) di daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

15.    Kunci : E
Filsafat Pancasila dalam kehidupan, terwujud dalam fungsi & kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa & negara Indonesia yang menjiwai setiap kehidupan warga negaranya.

16.    Kunci : E
Batas-batas suatu wilayah daratan suatu negara dilakukan dengan :
-         Sungai
-         Gunung
-         Pagar yang sengaja dibuat
-         tembok
17.    Kunci : C
Ingat, temuan pelanggaran yang mengandung unsur pidana oleh Pengawas Pemilu akan diteruskan kepada “penyidik”. Sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemilihan Umum

18.    Kunci : A
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

19.    Kunci : E
Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Sebagai mana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2004

20.    Kunci : C
Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 : Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

21.    Kunci : D
PNS tidak diperkenankan menjadi anggota/pengurus partai politik, dalam rangka menjaga netralitas PNS. Sebagaimana diatur dalam PP No. 5 dan 12 tahun 1999.

22.    Kunci : C
Sebagai dasar negara, Pancasila tercantum dalam UUD 1945, yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945.

23.    Kunci : B
Amandemen UUD 1945 adalah :
-       pertama : 19 Oktober 1999
-       kedua : 18 Agustus 2000
-       ketiga : 10 Oktober 2001
-       kempat : 10 Agustus 2002

24.    Kunci : C
Ingat, pemeriksaan atas tindak pidana pemilu dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

25.    Kunci : B
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu, dengan melaporkan dan mempertanggung jawabkannya  kepada yang menugaskan

26.    Kunci : A
Ingat, koperasi sesuai dengan isi Pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

27.    Kunci : D
Pasal 30 Ayat (2) UUD 1945 : Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

28.    Kunci : C
Anggota MPR terdiri dari anggota DPR (550) dan DPD (128). Jumlah 678.

29.    Kunci : C
Berdasarkan pasal 30 ayat 5 UUD 1945 dinyatakan susunan dan kedudukan Kepolisian Negara RI diatur dengan Undang-Undang.

30.    Kunci : D
UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 sama-sama mengatur tentang pemerintahan daerah, hanya saja dalam :
-       UU No. 22 Tahun 1999, pelaksanaan  Pilkada belum secara langsung
-       UU No. 32 Tahun 2004 pelaksanaan Pilkada sudah secara langsung

31.    Kunci : C
Departemen yang dipimpin oleh menteri merupakan penyelenggara pemerintah di tingkat pusat.

32.    Kunci : D
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) bersifat ekstra/tidak diatur UUD 1945.
33.    Kunci : B
MPR memberhentikan presiden & wakil presiden sebelum masa jabatannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Pasal 11 ayat C UU No. 22 tahun 2003.

34.    Kunci : C
Salah satu asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN adalah kepastian hukum yaitu : mengutamakan peraturan perundang–undangan kepatutan & keadilan sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara (UU No. 28 tahun 1999).

35.    Kunci : D
Berdasarkan fungsinya, susunan suatu departemen terdiri dari menteri, deputi menteri, sekjen dan dirjen.


No comments

INFORMASI PENDAFTARAN SISWA-SISWI BARU DI BIMBINGAN BELAJAR STAR ED TAHUN 2019/2020

Hai semua calon pemilik masa depan.... Salam Para Bintang Kali ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang pentingnya ...

Powered by Blogger.